SEJARAH SINGKAT FMP

Kebijakan Nasional mengenai pendidikan tinggi kedinasan tahun 1999 antara lain yang mengatur bahwa suatu Departemen tidak boleh memiliki dua atau lebih perguruan tinggi dalam menyelenggarakan keilmuan yang sama, maka mendorong Departemen Dalam Negeri untuk mengintegrasikan STPDN ke dalam IIP.

Usaha pengintegrasian STPDN ke dalam IIP dilakukan secara intensif dan terprogram sejak tahun 2003 sejalan dengan dikeluarkannya UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengintegrasian terwujud dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN ke dalam IIP dan sekaligus merubah nama IIP menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Tujuan penggabungan kedua institusi tersebut, selain untuk memenuhi kebijakan pendidikan nasional juga untuk meningkatkan kinerja kader pamong praja di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Kemudian Keppres No.87 Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan Keputusan Mendagri No.892.22-421 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Statuta IPDN. Terbitnya Permendagri Nomor 29 tahun 2005 merupakan awal lahirnya Fakultas, Fakultas Politik Pemerintahan dan Fakultas Manajemen Pemerintahan.

IPDN memiliki dua Fakultas yakni Fakultas Politik Pemerintahan dan Fakultas Manajemen Pemeritahan. Fakultas Politik Pemerintahan terbagi atas dua program studi yakni program studi kebijakan pemerintahan dan program studi politik pemerintahan. Sedang untuk Fakultas Manajemen Pemerintahan terbagi atas lima program studi yakni Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan, Manajemen Pembangunan, Manajemen Pemerintahan dan Kebijakan Pemerintahan.

Untuk program studi Kebijakan Pemerintahan, baik dari fakultas Polpem maupun Menpem menerapkan program strata satu (S1). Hal ini terkait dengan esensi dari kebijakan pemerintahan sendiri yang dalam pembuatan keputusannya (decision making) memerlukan banyak referensi dan teori agar efektif dan efisien. Tentunya hal tersebut merupakan kompetensi strata yang dalam muatan kurikulumnya mengedepankan pendalaman teori yang kuat, kemampuan riset dan analisis mendalam. Berbeda dengan diploma yang muatan kurikulumnya lebih cenderung praktek agar setelah lulus nanti para peserta didiknya bisa langsung digunakan oleh para user-nya nanti di lapangan. Inilah mengapa lulusan IPDN ada yang memiliki gelar Diploma (S.STP) dan gelar S1 (S.IP)

Seiring dengan tuntutan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah, IPDN saat ini juga membuka Program Pengembangan Pendidikan Magister (S2) dan Program Doktoral (S3).