Sejarah

Fakultas Manajemen Pemerintahan (FMP) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) secara kelembagaan dibentuk setelah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 dan sejumlah Peraturan atau Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait IPDN. Pembentukan ini merupakan bagian dari restrukturisasi organisasi IPDN yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan kader pemerintahan yang profesional3.
 
Latar Belakang Pembentukan IPDN
 
IPDN sendiri merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan. IPDN terbentuk dari penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), yang kemudian diubah namanya menjadi IPDN pada 6 Oktober 2004 melalui Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 20042.
 
Struktur Awal FMP
 
Setelah Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009, FMP menjadi salah satu dari dua fakultas yang terbentuk di lingkup Kampus Pusat Jatinangor dan Jakarta, bersama dengan Fakultas Politik Pemerintahan. Pada awal pembentukannya, FMP memiliki beberapa program studi, yaitu:3
 
  • Program Diploma Empat (DIV):
    • Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur
    • Program Studi Keuangan Daerah
    • Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil3.
     
  • Program Strata Satu (S-1):
    • Program Studi Manajemen Pemerintahan
    • Program Studi Manajemen Keuangan Daerah
    • Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia
    • Program Studi Manajemen Pembangunan3.
     
 
Perkembangan dan Peran FMP
 
Seiring waktu, IPDN mengalami perkembangan organisasi, termasuk penambahan jumlah fakultas menjadi tiga berdasarkan Permendagri Nomor 43 Tahun 2018. FMP terus berdedikasi untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi, mengembangkan kurikulum yang mencakup berbagai aspek ilmu pemerintahan, serta aktif dalam penelitian inovatif dan pengabdian masyarakat. Tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang terampil dan memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola pemerintahan, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia13.